Bangladesh Lakukan Sensus untuk Relokasi Pengungsi Rohingya ke Pulau tak Berpenghuni
DHAKA
– Otoritas Bangladesh telah mulai melakukan sensus terhadap pengungsi
Rohingya yang tinggal di tenggara negara itu sebagai langkah untuk
merelokasi mereka ke sebuah pulau tak berpenghuni.
Para petugas statistik pemerintah menyebar di kamp-kamp pengungsi di distrik Cox Bazar untuk menghitung jumlah pengungsi yang melarikan diri dari penganiayaan di negara bagian Rakhine di Myanmar.
“Awalnya kami akan membuat daftar keluarga warga negara Myanmar yang tinggal di kamp-kamp dan luar, maka kami akan melakukan hitungan kepala,” kata Wahidur Rahman, seorang pejabat dari Bangladesh Biro Statistik, seperti dilansir AFP, Rabu (1/3/2017).
Dia mengatakan rencana pemerintah untuk merelokasi penduduk Rohingya ke pulau Thengar Char di Teluk Benggala “adalah salah satu alasan utama untuk sensus”.
Dhaka memperkirakan terdapat 400.000 pengungsi Rohingya yang tinggal di negara itu, termasuk hampir 73.000 yang melarikan diri tindakan keras militer di perbatasan sejak Oktober.
Bulan lalu, pemerintah mendorong maju dengan rencana relokasi meskipun peringatan bahwa pulau tersebut sangat rawan banjir. Kelompok-kelompok HAM mengecam rencana tersebut meskipun pemerintah telah memnita kepada masyarakat internasional untuk mendukung usulan tersebut.
Para petugas statistik pemerintah menyebar di kamp-kamp pengungsi di distrik Cox Bazar untuk menghitung jumlah pengungsi yang melarikan diri dari penganiayaan di negara bagian Rakhine di Myanmar.
“Awalnya kami akan membuat daftar keluarga warga negara Myanmar yang tinggal di kamp-kamp dan luar, maka kami akan melakukan hitungan kepala,” kata Wahidur Rahman, seorang pejabat dari Bangladesh Biro Statistik, seperti dilansir AFP, Rabu (1/3/2017).
Dia mengatakan rencana pemerintah untuk merelokasi penduduk Rohingya ke pulau Thengar Char di Teluk Benggala “adalah salah satu alasan utama untuk sensus”.
Dhaka memperkirakan terdapat 400.000 pengungsi Rohingya yang tinggal di negara itu, termasuk hampir 73.000 yang melarikan diri tindakan keras militer di perbatasan sejak Oktober.
Bulan lalu, pemerintah mendorong maju dengan rencana relokasi meskipun peringatan bahwa pulau tersebut sangat rawan banjir. Kelompok-kelompok HAM mengecam rencana tersebut meskipun pemerintah telah memnita kepada masyarakat internasional untuk mendukung usulan tersebut.

No comments:
Post a Comment